Kuala Kapuas, infokalteng.co.id – Pemerintah Kabupaten Kapuas terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2021. Dalam hal tersebut, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas beserta Perangkat Daerah terkait yang ditunjukan sebagai sampel evaluasi pada Jumat, (27/08).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Organisasi Ir. Hery Setiawan menyampaikan bahwa kick off evaluasi SAKIP dan RB telah diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 18 Agustus 2021 secara serentak melalui daring. Lebih lanjut, Kabag Organisasi menyebutkan bahwa evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.
“Dengan adanya pertemuan ini diharapkan adanya kesamaan pemahamaan serta wadah untuk tanya jawab dalam persiapan pelaksanaan evaluasi SAKIP dan RB Tahun 2021,” ujarnya saat membuka kegiatan tersebut.
Ditempat yang sama Kepala Sub Bagian Tatalaksana Teguh Wahyuni, S.Kom menyampaikan bahwa fokus evaluasi SAKIP adalah unuk melihat efektivitas penggunaan APBN/APBD di sektor prioritas khususnya pemulihan kesehatan dan ekonomi akibat dampak Covid-19 dan refocussing program/kegiatan yang tidak berdampak bagi pencapaian sasaran kinerja utama Pemerintah Daerah.
“Sedangkan untuk fokus evaluasi RB adalah berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi, Inovasi dalam pelayanan publik, manajemen SDM dan pengawasan serta tindak lanjut perbaikan peraturan/kebijakan yang dianggap menghambat investasi,” terangnya.
Untuk diketahui, evaluasi SAKIP akan dilaksanakan dengan metode desk evaluation atau analissi dokumen oleh evaluator dimulai pada tanggal 7 September 2021. Sedangkan evaluasi RB akan dilaksanakan dengan metode In Depth Interview By Zoom untuk pendalaman serta wawancara secara daring pada tanggal 8 September 2021.
Hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan secara daring yaitu 15 perangkat daerah sampel evaluasi SAKIP dan RB yang dipilih berdasarkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan terkait dengan kebijakan strategis nasional dan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta isu strategis daerah. (hmskmf)
