Pangkalan Bun, infokalteng.co.id – Bupati Hj Nurhidayah kembali memantau langsung perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dengan mengunjungi Posko Penanganan Karhutla yang berada di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kehadiran Hj Nurhidayah pada Selasa (8/9-2026) untuk memastikan perkembangan penanganan karhutla terkini sekaligus melihat kesiapan personel, sarana dan prasarana serta koordinasi lintas instansi dalam menghadapi kejadian karhutla di sejumlah wilayah Kobar.
Dalam kesempatan ini, Hj Nurhidayah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bergabung dan memberikan dukungan dalam upaya penanganan karhutla di Kabupaten Kobar.
“Penanganan karhutla secara umum sudah dilaksanakan sesuai SOP, memang kita perlu keroyokan dalam menjaga kondisi kualitas udara di Kobar tetap sehat bagi masyarakat, dengan kekompakan, kita akan lebih mudah menangani berbagai kendala yang ada,” ujar Bupati.
Berdasarkan rekapitulasi Posko Penanganan Karhutla Kobar hingga 8 September 2026, tercatat 2.711 titik panas (hotspot) dengan total luas lahan terbakar mencapai 1.958,73 hektare sejak 1 Januari 2026.
Bupati Hj. Nurhidayah mengapresiasi para petugas di dapur umum posko penanganan karhutla. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama terhadap titik-titik api yang berada di lokasi sulit dijangkau. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Desa Sungai Cabang, yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.
“Ada beberapa titik api yang krusial, seperti di Desa Sungai Cabang, ada lokasi yang tidak terjangkau, terutama di Sungai Cabang yang berbatasan dengan Taman Nasional Tanjung Puting,” jelasnya.
Selain penanganan di lapangan, Hj. Nurhidayah juga memberikan perhatian terhadap dukungan sarana dan prasarana kesehatan bagi personel yang terlibat dalam operasi pemadaman. Menurutnya, kondisi dan kesehatan personel harus menjadi perhatian mengingat penanganan karhutla membutuhkan waktu, tenaga dan daya tahan yang tinggi.
Manajemen dan pembagian personel juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar kekuatan yang tersedia dapat ditempatkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, kekuatan operasional penanganan karhutla di Kobar saat ini melibatkan 531 personel, 60 unit sarana dan prasarana, serta 19 unsur/instansi. Kekuatan tersebut berasal dari berbagai unsur, di antaranya Polres Kobar, Brigif, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA), TNI AU, tenaga kesehatan, Huma Singgah Itah, Kodim 1014, Dinas Sosial/Tagana dan Damkar, RAPI , para ASN dari berbagai perangkat daerah serta unsur lainnya.
Hj. Nurhidayah menilai komunikasi dan koordinasi yang baik antarpihak turut mendukung keberhasilan penanganan sejumlah titik api. Dukungan masyarakat juga dinilai memiliki peran penting dalam membantu petugas mendeteksi dan menangani kejadian karhutla lebih cepat.
“Penanganan beberapa titik api berjalan baik, berkat komunikasi yang baik dengan banyak pihak, termasuk support dari masyarakat,” ungkapnya.
Ke depan, Hj. Nurhidayah berharap peran aparatur pemerintahan di tingkat desa semakin diperkuat. Aparatur desa diharapkan dapat menjadi penggerak sekaligus koordinator masyarakat apabila terjadi karhutla di wilayah masing-masing.
Dengan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, petugas teknis, dunia usaha hingga masyarakat, upaya pencegahan dan penanganan karhutla diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terpadu, sekaligus menjaga kualitas udara dan keselamatan masyarakat di Kabupaten Kobar.
Pewarta : Pj
Editor : Admin 1