Pangkalan Bun, infokalteng.co.id – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin mendorong Pemerintah daerah (Pemda) dan perguruan tinggi di Kalimantan Tengah (Kalteng) memperkuat penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di pasar internasional yang terus berkembang.
Dorongan tersebut disampaikan Mukhtarudin saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Program Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN) dalam rangka Program Peningkatan Kapasitas Berbasis Kebutuhan Pasar Kerja Luar Negeri yang digelar secara daring, Selasa lalu.
Menurut Mukhtarudin, sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan peluang kerja luar negeri yang aman, berkualitas, serta sesuai dengan kebutuhan pasar global.
“Ini merupakan bagian penting dari upaya kita untuk memperluas akses informasi dan peluang-peluang kerja luar negeri yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global,” ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulis, Rabu lalu.
Ia mengatakan, peluang kerja luar negeri semakin strategis di tengah kondisi demografi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk usia produktif cukup besar. Kondisi tersebut berbanding dengan sejumlah negara yang mulai menghadapi fenomena aging population atau meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia.
Menurutnya, bonus demografi dapat menjadi kekuatan bagi Indonesia apabila diiringi peningkatan kualitas dan kompetensi SDM. Sebaliknya, besarnya populasi usia produktif tanpa keterampilan yang memadai berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi.
“Usianya produktif tetapi SDM-nya tidak produktif, ini bisa menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik,” tuturnya.
Karena itu, pemerintah pusat, pemda, dan perguruan tinggi dinilai perlu memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan generasi produktif yang memiliki pengetahuan, keterampilan teknis, serta sikap dan mental yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
SDM Indonesia, lanjut Mukhtarudin, harus memiliki keunggulan komparatif, komprehensif, dan kompetitif agar mampu bersaing di pasar global.
Di sisi lain, fenomena aging population di sejumlah negara membuka peluang bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja produktif. Namun, peluang tersebut tidak dapat dimanfaatkan tanpa kesiapan kompetensi yang sesuai dengan standar pasar kerja internasional.
“Dari sisi demand, kebutuhan tenaga kerja luar negeri sangat tinggi. Tetapi demand yang tinggi ini harus diikuti persyaratan kompetensi, paling minimal bahasa, kemudian keterampilan teknis yang tersertifikasi,” jelasnya.
Mukhtarudin mengakui masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan pasar kerja global dengan kompetensi lulusan pendidikan di Indonesia, baik lulusan SMK maupun perguruan tinggi. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menjalankan program
percepatan melalui SMK Go Global yang merupakan bagian dari Asta Mandala SMK Go Global. Program tersebut menargetkan penyiapan 500.000 calon pekerja migran terampil hingga 2029, yang terdiri atas 300.000 lulusan SMK dan 200.000 masyarakat umum. Target itu dilaksanakan secara bertahap, yakni 40.000 orang pada 2026, 140.000 pada 2027, 180.000 pada 2028, dan 140.000 pada 2029.
Mukhtarudin menjelaskan, program tersebut menggunakan pendekatan demand-driven atau berbasis kebutuhan pasar. Artinya, penyiapan tenaga kerja dimulai dengan memetakan kebutuhan negara tujuan dan sektor pekerjaan yang tersedia, kemudian menentukan kompetensi yang harus dipenuhi calon pekerja.
“Paradigma berpikirnya kita balik. Sektornya ada dulu, negaranya ada dulu, demand-nya ada dulu, baru kita latih,” jelasnya.
Ia menegaskan, pola tersebut diharapkan membuat proses penyiapan pekerja migran tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi berlanjut hingga peserta memiliki kompetensi yang sesuai sebelum ditempatkan.
“Jadi, latih, kompeten, tempatkan. Bukan hanya dilatih kemudian tidak ada tindak lanjut,” tegas Mukhtarudin.
Adapun bidang pekerjaan yang menjadi bagian dari program tersebut antara lain caregiver, welder, hospitality, perawat, manufaktur, serta berbagai sektor lainnya sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
Selain peningkatan kompetensi, Mukhtarudin menekankan pentingnya peran pemda dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai prosedur bekerja di luar negeri. Masyarakat diingatkan untuk memilih jalur penempatan resmi dan prosedural guna memastikan hak serta pelindungan selama bekerja di negara tujuan.
“Yang repot itu kalau bekerja tidak prosedural, tidak aman, tidak melalui Disnaker, tidak melalui KP2MI, tidak melalui penempatan yang prosedural. Itu yang berbahaya,” katanya.
Sebaliknya, pekerja migran yang berangkat melalui mekanisme resmi akan memperoleh pelindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Selama dia bekerja secara prosedural, insyaallah aman dan bekerja secara bermartabat di negara orang,” kata Mukhtarudin.
Mukhtarudin berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemda, perguruan tinggi, dunia pendidikan, dan Kementerian P2MI dapat semakin memperkuat ekosistem penyiapan calon pekerja migran dari daerah.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjadikan bonus demografi sebagai modal dalam menghadapi persaingan pasar kerja global sekaligus membuka akses lebih luas bagi masyarakat terhadap peluang kerja internasional yang aman dan bermartabat.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kotawaringin Barat Rody Iskandar yang mewakili Bupati Kotawaringin Barat, Rektor Universitas Antakusuma (UNTAMA) Prof. Dr. M. Fatchurahman, jajaran Forkopimda Provinsi Kalteng, serta civitas akademika perguruan tinggi di Kalteng.
Pewarta : Pj
Editor : Admin 1