Kuala Kapuas, infokalteng.co.id – Bupati Kapuas, M. Wiyatno, mendampingi Komandan Kodim (Dandim) 1011/Klk Letkol Inf. Deky Febrianto mengikuti evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui konferensi video bersama Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin di KDKMP Selat Tengah, Selasa lalu.
Dalam kegiatan tersebut, Pangdam XXII/Tambun Bungai menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, aparat kecamatan, kelurahan, desa, dan masyarakat dalam mencegah serta menangani karhutla.
Menurutnya, meskipun jumlah titik api menunjukkan penurunan, dampak kabut asap masih menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan. Oleh karena itu, patroli terpadu perlu terus ditingkatkan untuk mencegah munculnya titik api baru sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Sejumlah upaya penanggulangan karhutla juga terus dilakukan, di antaranya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan water bombing atau pemadaman menggunakan bom air dari udara. Pangdam turut menyampaikan rencana pemanfaatan dry ice sebagai salah satu upaya pendukung pengendalian cuaca dan pengurangan dampak asap.
Selain penanganan karhutla, Pangdam XXII/Tambun Bungai menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai program, seperti penyediaan air bersih, pembangunan jembatan, dan pelaksanaan bakti TNI skala besar.
Salah satu program pembangunan yang tengah dilaksanakan di Kabupaten Katingan meliputi pembangunan jalan sepanjang 18 kilometer, pembangunan jembatan, pengeboran sumber air bersih, serta pengembangan sumber energi listrik melalui kincir air dan panel surya.
Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.
Pada kesempatan itu, Pangdam juga mengimbau pemerintah daerah untuk menyebarluaskan informasi mengenai penerimaan prajurit TNI, baik untuk jalur tamtama, bintara, maupun perwira.
Ia menegaskan bahwa proses penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya. Karena itu, masyarakat diimbau tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan tertentu.
Melalui evaluasi tersebut, koordinasi dan sinergi seluruh pihak diharapkan semakin optimal, baik dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla maupun dalam mendukung pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah.
Pewarta: Syarkawi
Editor : Admin 1